Pencoretan Irfan Bachdim Dinilai Diskriminasi

Irfan Bachdim

Tidak ada nama Irfan Bachdim dalam skuad Timnas Indonesia U-23 yang diproyeksikan untuk pra olimpiade dan SEA Games. Banyak pecinta bola tanah air yang menyayangkan alasan pencoretan ini karena Irfan Bachdim bermain di LPI. Publik menganggap Riedl melakukan diskriminasi terhadap pemain sepak bola yang bermain di LPI.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat, I Gede Pasek Suardika, menilai ada diskriminasi yang dilakukan dalam proses seleksi pemain sepak bola tim nasional Indonesia. Gede menilai bahwa diskriminasi itu terjadi terutama terhadap pemain sepak bola yang bermain di Liga Primer Indonesia (LPI).

Gede menilai alasan pelatih tim nasional, Alfred Riedl, menolak Irfan Bachdim masuk dalam tim tak dapat diterima. "Saya mendengar penjelasan mengenai Irfan (Bachdim) tak bisa masuk timnas karena bermain di LPI. Riedl sudah melanggar undang-undang kita," katanya saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga kemarin.

Menurut penilaian Gede, Riedl bisa menolak Irfan jika memang dia menganggap bahwa penyerang Persema Malang itu tak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan. "Prinsip olahraga sudah dilanggar," katanya. Dengan membuat keputusan seperti itu, Gede menyatakan bahwa sudah seharusnya Riedl mendapatkan teguran ataupun sanksi. "Apalagi untuk urusan timnas memakai APBN, lebih baik kita tidak juara tapi sportif daripada sebaliknya," ujarnya.


Sedangkan Djamal, anggota Komisi X lain dari Fraksi Hanura, mengatakan keputusan PSSI tidak memasukkan pemain-pemain yang berlaga dalam LPI adalah melanggar hak warga negara. "Ada hak rakyat yang hilang di sini," katanya saat ditemui seusai rapat. Menurut Djamal, pencoretan Irfan sangat disayangkan. "Karena keberadaan dia, bagaimanapun, bisa menjadi penarik minat masyarakat untuk mendukung sepak bola," katanya.

Karena itu, Djamal berharap agar permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan LPI sudah seharusnya mendapat penyelesaian. "Ini harus bisa cepat selesai," katanya. Dia berharap, siapa pun yang terlibat atau berkaitan dengan masalah ini harus berupaya sekuat tenaga mencari jalan keluar.

Selain itu, Djamal menyayangkan tindakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang sepertinya tidak memiliki kuasa untuk membela para pemain sepak bola yang terhalang masuk tim nasional. "Seharusnya ada langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan, kok sepertinya semua orang bisa dikalahkan oleh Nurdin Halid," katanya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng menyatakan, pihaknya akan berupaya menjembatani dua kubu yang berkonflik, PSSI dengan penyelenggara LPI. Dia menegaskan, perihal adanya kemungkinan sanksi FIFA yang bisa dijatuhkan akibat masalah ini merupakan wewenang PSSI. "Itu kita serahkan kembali kepada PSSI," katanya.

Menurut Andi, yang lebih penting adalah bagaimana bisa tercipta kesepahaman antara kedua belah pihak. "Yang penting duduk bersama dulu, LPI menjelaskan apa visi misi mereka untuk sepak bola dan apa syarat dari PSSI agar LPI bisa diterima," katanya.

Sumber : Tempo